Bandung, 11 Maret 2026 – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba) menerima kunjungan kerja dari Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 11 Maret 2026. Pertemuan strategis yang bertempat di Ruang Emerald PPSDM Geominerba ini diselenggarakan untuk membahas sinergi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertambangan.
Pertemuan strategis yang digelar di Ruang Emerald ini menjadi wadah diskusi komprehensif antarinstansi. Dari pihak tuan rumah, PPSDM Geominerba diwakili langsung oleh Plt. Kepala PPSDM Geominerba, R.R. Nur Widyasari, beserta jajaran koordinator bidang dan bagian. Sementara itu, delegasi dari Kemenko Perekonomian dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Minerba, Herry Permana.
Fokus utama dalam pertemuan ini adalah memetakan gambaran program hilirisasi ke depan serta memastikan kesiapan teknis dan kompetensi tenaga kerja lokal. Salah satu poin krusial yang mendapat sorotan tajam dalam diskusi tersebut adalah pentingnya akselerasi pelatihan vokasi yang menyasar langsung kepada masyarakat.
Transformasi paradigma dari sekadar ekstraksi menjadi proses pengolahan dan pemurnian yang kompleks memunculkan kebutuhan masif akan tenaga kerja teknis yang terampil. Ibu R.R. Nur Widyasari bersama jajaran dan delegasi Kemenko Perekonomian sepakat bahwa masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lingkar tambang dan wilayah industri, harus diberdayakan secara maksimal agar dapat terserap ke dalam ekosistem hilirisasi.
Pengembangan vokasi bagi masyarakat dinilai bukan sekadar program pendukung, melainkan penentu keberlanjutan operasional smelter dan wujud nyata pemerataan ekonomi dari nilai tambah hasil tambang.
Sebagai wujud komitmen dalam menjawab tantangan ini, PPSDM Geominerba telah merancang dan menyiapkan berbagai program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang secara spesifik dapat diakses oleh masyarakat umum dan pihak industri.
Langkah strategis PPSDM Geominerba ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mewajibkan pembangunan fasilitas pemurnian dengan diiringi penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Melalui sinergi erat antara PPSDM Geominerba dan Kemenko Perekonomian, diharapkan program-program vokasi ini dapat menjembatani kesenjangan kompetensi (skills gap) di lapangan. Dengan tersedianya tenaga kerja lokal yang memiliki adaptabilitas tinggi terhadap standar industri hijau dan teknologi pengolahan, cita-cita kemandirian hilirisasi pertambangan nasional dapat terwujud secara optimal dan inklusif. (EP)
