Jakarta, 16 September 2025 – Dalam rangka education sharing, Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) mengadakan sosialisasi terkait regulasi konservasi energi dan keselamatan ketenagalistrikan bagi Pejabat Struktural dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pengelola Gedung yang diaudit oleh PPSDM KEBTKE. Acara ini berfokus pada penjelasan poin - poin Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi, Peraturan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Gedung dan Pelaporan Online Manajemen Energi (POME).
Acara dibuka dengan sambutan Kepala PPSDM KEBTKE yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Rr. Rizki Amalia Nurhayati, menyampaikan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan konservasi energi sesuai PP No. 33 Tahun 2023 dan Permen ESDM No. 3 Tahun 2025, termasuk penunjukan manajer energi, audit energi berkala, serta implementasi rekomendasi efisiensi energi. PPSDM KEBTKE turut mengapresiasi langkah konkret Pemprov DKI Jakarta yang telah memfasilitasi audit energi pada 42 gedung pemerintah sejak tahun 2022. 12 gedung di antaranya baru saja diaudit pada periode Mei s.d. September 2025 yaitu Gedung Walikota/Bupati, Gedung Unit Kerja Disnakertrans dan Energi, Gedung Puskesmas dan Gedung Kelurahan yang menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti pengelola gedung.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Energi, Andono Warih, menyampaikan komitmen Pemprov untuk mengurangi emisi karbon hingga 30% pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2050. Sektor bangunan gedung menjadi fokus utama karena menyumbang lebih dari 40% konsumsi energi kota. Audit energi pada 12 gedung Pemda menunjukkan potensi penghematan 3,73 juta kWh per tahun atau sekitar Rp 3,98 miliar per tahun. Beliau berharap seluruh pengelola gedung menindaklanjuti rekomendasi audit energi agar penghematan dapat terealisasi, sekaligus menjadikan Jakarta sebagai role model gedung pemerintah hemat energi dan rendah emisi.
Sosialisasi ini menghadirkan tiga materi kunci yang saling berkaitan. Pertama, Koordinator Pengawasan Konservasi Energi, Endra Dedy Tamtama, memaparkan tentang Pelaksanaan Konservasi Energi. Beliau menjelaskan kewajiban manajemen energi bagi gedung pemerintah, termasuk pentingnya manajer energi bersertifikat, audit berkala, dan penggunaan peralatan berlabel hemat energi. Kedua, materi Regulasi dan Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyoroti bahaya listrik sebagai penyebab utama kebakaran di Jakarta. Peserta sosialisasi diingatkan akan pentingnya Sertifikat Laik Operasi (SLO), standar peralatan SNI, dan penggunaan perangkat pengaman seperti GPAS (Gawai Proteksi Arus Sisa) untuk mencegah korsleting dan kebakaran. Terakhir, materi tentang Pelaporan Online Manajemen Energi (POME) diperkenalkan melalui aplikasi SINERGI, sebuah platform resmi yang mempermudah instansi dalam meregistrasi, menginput data konsumsi energi, dan melaporkan implementasi konservasi. Setiap laporan yang berhasil diverifikasi akan mendapatkan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi.
Pada kegiatan ini disampaikan laporan hasil audit energi dan rekomendasi dari Koordinator Tim Audit PPSDM KEBTKE, Todo Simarmata yang dapat menjadi perencanaan bagi Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta dan Gedung yang diaudit dalam menindaklanjuti rekomendasi. Selain itu, PPSDM KEBTKE memberikan Sertifikat Kinerja Energi bagi 12 gedung yang diaudit pada tahun 2025.
Melalui sosialisasi ini, PPSDM KEBTKE dan Pemprov DKI Jakarta berharap kolaborasi kegiatan konservasi energi dan penguatan keselamatan ketenagalistrikan di gedung-gedung pemerintah yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain serta kepatuhan atas regulasi dan pelaporan online manajemen energi. Implementasi rekomendasi audit energi bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan langkah nyata Jakarta untuk menjadi kota yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.
