Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ESDM (BPSDM ESDM) bekerja sama dengan GIZ Energy Programme menyelenggarakan
lokakarya internasional bertajuk From Ambition to Affordability: Lessons
Learned from India’s 3 Cents USD/kWh Solar Journey, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog
kebijakan untuk menggali pembelajaran dari pengalaman India dalam menurunkan
tarif pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga sekitar 3 sen dolar AS per
kWh, sekaligus merumuskan strategi yang relevan bagi pengembangan energi surya
di Indonesia.
Kepala BPSDM ESDM menyampaikan bahwa
Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam transformasi sistem
ketenagalistrikan nasional.
“Indonesia saat ini berada pada titik
krusial dalam transformasi sistem ketenagalistrikan nasional,” ujar Kepala
BPSDM ESDM dalam sambutan pembukaan kegiatan.
Ia menjelaskan, komitmen Indonesia
untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat telah
diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, termasuk melalui Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menempatkan energi surya sebagai
salah satu kontributor utama dalam bauran energi nasional.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa
transisi energi tidak hanya diukur dari besarnya target dan kapasitas
terpasang.
“Transisi energi tidak dapat
didefinisikan hanya melalui target dan kapasitas terpasang. Transisi energi
juga harus mampu menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana ambisi tersebut
dapat dicapai secara efisien dari sisi biaya, dengan kinerja sistem yang andal
serta pengelolaan risiko yang baik,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman India dalam
menurunkan tarif listrik tenaga surya hingga sekitar 3 sen dolar AS per kWh
memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia.
“Keberhasilan tersebut tidak hanya
didorong oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kebijakan yang konsisten,
desain pengadaan yang transparan, pembagian risiko yang lebih seimbang, serta
kesiapan infrastruktur dan kelembagaan,” ujarnya.
Kepala BPSDM ESDM juga menegaskan
bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya
manusia dan institusi.
“Kerangka regulasi yang kuat dan
selaras, perencanaan sistem yang andal, serta kontrak yang bankable hanya dapat
berfungsi secara efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang
memiliki pemahaman komprehensif terhadap aspek teknis, ekonomi, hukum, dan
operasional,” katanya.
Lokakarya ini merupakan bagian dari
kerja sama teknis antara Kementerian ESDM dan GIZ Energy Programme, khususnya
melalui proyek Renewable Energy to Grid (RE2Grid) yang berfokus pada
transformasi sistem ketenagalistrikan serta peningkatan kontribusi energi
terbarukan ke dalam jaringan listrik nasional.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber
dari Pemerintah Negara Bagian Madhya Pradesh, India, yang terlibat langsung
dalam pengembangan kebijakan energi terbarukan, pengelolaan solar park, serta
mekanisme lelang PLTS, untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam
mendorong daya saing pembangkit surya.
