Stakeholder Workshop on Indonesia’s Energy Transition Workforce ETP UNOPS

Stakeholder Workshop on Indonesia’s Energy Transition Workforce ETP UNOPS
26 Feb, 2025

Stakeholder Workshop on Indonesia’s Energy Transition Workforce ETP UNOPS

26 February 2025 | Seputar BPSDM ESDM



Jakarta – 26 Februari 2025, PPSDM KEBTKE bersama ETP UNOPS sukses menyelenggarakan Stakeholder Workshop on Indonesia’s Energy Transition Workforce ETP UNOPS pada Rabu, 19 Februari 2025 di Hotel Mercure, Jakarta. Workshop atau lokakarya ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama dalam diskusi mengenai pengembangan tenaga kerja untuk transisi energi Indonesia. Pada kesempatan ini, konsorsium yang terdiri dari Neyen Consulting, Purnomo Yusgiantoro Center, serta Swiss-German University membagikan temuan dari sebuah studi yang meninjau mekanisme tata kelola yang ada terkait dengan pengembangan tenaga kerja di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan saat ini, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi.


Studi ini dilakukan ini merupakan bagian deliverable dari proyek Specialized Workforce Development to Support Energy Transition in Indonesia (SWIFT) yang dipimpin oleh Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), sebuah program dari United Nations Office for Project Services (UNOPS). Dengan adanya transisi energi Indonesia menuju net-zero, khususnya dalam bidang energi terbarukan dan efisiensi energi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan sektor-sektor baru dan yang sedang berkembang saat ini.




Kegiatan ini merupakan upaya ETP UNOPS dan PPSDM KEBTKE dalam mengumpulkan wawasan utama untuk memfasilitasi transformasi tenaga kerja dari perspektif kelembagaa. Sejalan dengan tema Human Capital Summit tahun ini yaitu "Mempercepat Transformasi Tenaga Kerja Hijau Menuju Transisi Energi di Indonesia", diskusi dalam lokakarya pemangku kepentingan ini—yang merupakan acara pendamping dari Human Capital Summit. 


Keterlibatan pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan dan inisiatif pembangunan. Lokakarya ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai perspektif guna menyempurnakan keluaran proyek serta memastikan bahwa kegiatan proyek di masa depan dapat secara efektif memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga mendorong kolaborasi dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi serta dampak jangka panjang.


Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya pendekatan kelembagaan yang terkoordinasi. Berbagai kementerian dan lembaga telah diidentifikasi memiliki peran kunci dalam pengembangan tenaga kerja di sektor energi, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, di antara lainnya. Dalam diskusi antar berbagai pemangku kepentingan, disekapati bahwa masih terdapat peluang untuk menyederhanakan proses yang ada. Salah satu rekomendasi utama dari studi ini adalah penunjukan sebuah kementerian atau lembaga pemerintah yang ada sebagai badan koordinasi utama untuk mengawasi proses pengembangan tenaga kerja yang lebih efisien dan menyelaraskan upaya lintas kementerian.




Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi transisi energi Indonesia dalam menciptakan peluang ekonomi bagi semua pihak, studi ini juga menghasilkan rekomendasi terkait pemberdayaan komunitas lokal, penguatan pusat pelatihan regional, serta peningkatan inklusivitas dalam perencanaan tenaga kerja jangka panjang. Hasil dari studi ini akan menjadi dasar dalam pengembangan roadmap nasional yang juga merupakan bagian dari proyek SWIFT. Roadmap ini bertujuan untuk mendukung KESDM dan lembaga pemerintah terkait lainnya dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk transisi energi Indonesia. Selain roadmap, proyek SWIFT juga bertujuan untuk mendukung pengembangan tenaga kerja khusus di sektor energi melalui pembuatan standar dan program sertifikasi baru yang relevan.


Di antara para pembicara dalam lokakarya ini adalah perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE), yang merupakan penerima manfaat utama dari inisiatif ini. Pihak lain yang juga menyampaikan materi meliputi ETP-UNOPS dan mitra pelaksana—Neyen Consulting, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), serta Swiss-German University (SGU).




Dalam kesempatan tersebut, Fathah Zuhri (Country Lead for Innovation and Technology Energy Transition Partnership – ETP UNOPS) menyampaikan bahwa Program ini merupakan salah satu bentuk dukungan ETP di Indonesia, dimana menyelaraskan target percepatan transisi NZE di Indonesia dari 2060 menjadi 2050 atau lebih cepat. ”Selama ini dukungan transisi energi lebih sering selalu fokus pada isu pembangunan infrastruktur dan jarang berbicara pada sektor kebutuhan sumber daya manusia lokal dan kualitas SDM tersebut,” kata Fathah.  


Projek ini merumuskan dari beberapa bagian, salah satunya studi peninjauan institusi dan tata kelola yang ada, dimana hal ini dapat menjadi sumber acuan pengembangan peta jalan nasional. Diharapkan pula, peta jalan nasional ini akan menjadi acuan untuk membangun langkah selanjutnya yang konkrit seperti pembangunan standar sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan.  


Turut membuka kegiatan, Prahoro Nurtjahyo, Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar. ”Salah satu potensi terbesar, misalnya adalah Geothermal, sehingga perlu perhatian khusus untuk pengembangannya dari sisi tenaga kerja. Untuk itu, perlu persiapan Roadmap dan projection jumlah dan sektor tenaga kerja di transisi energi,” kata Prahoro. Menurutnya pengembangan roadmap Indonesia di sektor energi, khususnya energi terbarukan perlu mempertimbangkan NZE roadmap 2060. ”Perlu ada keseriusan dari seluruh pihak,” ujarnya. 




Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) adalah kemitraan multi-donor yang dibentuk oleh mitra pemerintah dan filantropi untuk mempercepat transisi energi berkelanjutan di Asia Tenggara, sejalan dengan Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs). ETP merupakan program dari United Nations Office for Project Services (UNOPS) yang menggabungkan keunggulan sektor publik dan swasta dengan PBB untuk membantu memobilisasi dan mengoordinasikan sumber daya teknis serta keuangan guna membangun fondasi bagi energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan yang tangguh. ETP memberdayakan negara mitranya—Indonesia, Vietnam, dan Filipina—untuk beralih ke sistem energi yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan ketahanan energi.