Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan
Gas Bumi (PPSDM Migas) menerima kunjungan studi banding (benchmarking)
dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (19/12). Kunjungan ini
difokuskan pada pertukaran informasi terkait proses pembentukan dan pengelolaan
Badan Layanan Umum (BLU).
Rombongan BPSDM Kementerian ATR/BPN dipimpin
langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Umum, Agustina Yessy Christiana.
Kehadiran mereka disambut hangat oleh Koordinator Pelaksanaan Pengembangan SDM
PPSDM Migas, FX Yudhi Tryono, beserta tim manajemen PPSDM Migas di Gedung
Kantor Utama PPSDM Migas.
Dalam sambutannya, FX Yudhi Tryono menyampaikan
apresiasinya atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN memilih PPSDM Migas sebagai
mitra diskusi dalam pengembangan institusi.
"Kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas kunjungan tim dari Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini
merupakan wadah yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman, khususnya
mengenai tantangan dan strategi dalam menjalankan tata kelola Badan Layanan
Umum," ujar Koordinator Pelaksanaan Pengembangan SDM PPSDM Migas.
Sebagai institusi yang telah berpengalaman dalam
pengelolaan BLU, PPSDM Migas memaparkan berbagai aspek strategis, mulai dari
fleksibilitas pengelolaan keuangan hingga peningkatan kualitas layanan publik
yang menjadi ciri khas satuan kerja BLU.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian
Perencanaan dan Umum BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustina Yessy Christiana,
mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting bagi pihaknya dalam
mematangkan persiapan transisi menuju pola pengelolaan keuangan BLU.
"Kami sangat berterima kasih atas penerimaan
yang luar biasa dari PPSDM Migas. Kami berharap bantuan dan kesediaan tim PPSDM
Migas dalam membagikan wawasannya dapat kami implementasikan guna mempercepat
proses pembentukan BLU di lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN," tutur
Agustina.
Melalui benchmarking ini, kedua belah
pihak berharap dapat memperkuat koordinasi antar-instansi pemerintah demi
menciptakan birokrasi yang lebih mandiri, efisien, dan berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang prima.
