Jakarta-Pemerintah terus meningkatkan pelayanan pendistribusian BBM kepada masyarakat seperti pernyataan Kementerian ESDM dengan Kementerian Dalam Negeri dan Polri (9/1/2019) di Gedung Chairul Saleh Kementerian ESDM dalam acara Pernyataan Bersama tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di wilayah NKRI.
\r\n
\r\n"BBM satu harga di daerah terpencil sangat perlu pengawasan khusus karena memang sangat rawan pada penyimpangan, untuk pengawasan kami dengan Pertamina susun sistem pengawasan dengan IT nozzle untuk deteksi kebenaran, kami dapatkan laporan dengan rekaman-rekaman banyaknya terjadi penyimpangan di lapangan kontrol," ungkap Arifin Tasrif Menteri ESDM
\r\n
\r\nArifin melanjutkan, dengan peningkatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi akan membuat penyaluran tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan. Sebab, jika konsumsi BBM melebihi kuota akan membuat beban keuangan negara bertambah.
\r\n
\r\n"Kalau kita mendengar atau melihat over kuota dampaknya adalah terhadap biaya negara dalam hal ini alokasi APBN yang melebihi target," tuturnya.
\r\n
\r\nSelain merugikan negara, konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota juga mengganggu arus kas perusahaan yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi dan juga menyusahkan masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
\r\n
\r\nSinergi tersebut beralasan untuk menghindari adanya penyimpangan dan over kuota seperti tahun 2019 pada BBM bersubsidi. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 terjadi over kuota BBM mencapai 2,1 juta Kilo Liter (KL). “kerugian over kuota kombinasi solar dan premium senilai Rp. 3,9 triliun”ungkapnya.
\r\n
\r\nJika hal tersebut tanpa pengawasan tahun 2020 akan berpotensi over kuota sebesar 1, 4 juta KL. Oleh sebab itu penting adanya sinergi dalam kegiatan ini pengawasan antara Kementerian ESDM, Kemendagri dan Polri.
\r\n
\r\nSementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis yang turut serta dalam pertemuan tersebut mengakui, telah dilakukan penandatanganan empat kerjasama pengawasan dan pendistribusian BBM yang diharapkan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat Polsek.
\r\n
\r\n“Kita sudah menandatangani empat pengawasan dan pendistribusian, prinsipnya kami berkomitmen untuk memberikan pengawalan dan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan dari apa yang sudah kita tandatangani bersama tadi. Saya minta kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk mem-backup kepala migas dan di tingkat pusat oleh Bareskrim Polri, kami membentuk satgas kuda laut ini sampai ke ujung pelosok Polsek, sehingga kita harapkan di Tahun 2020 ini benar-benar seluruhnya akan berjalan dengan lancar,” kata Idham
\r\n
\r\nPejabat kepolisian yang hadir, yakni Kapolri Jenderal Idham Azis, Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto serta Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono. Kemudian, dari Kemendagri, hadir Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo serta sejumlah kepala daerah.(ds)
Tags :
