Bogor, 28 Agustus 2025 – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Kontrak Swakelola terkait penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2025.
Penandatanganan berlangsung di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, Bogor, pada Kamis (28/8). Acara dihadiri oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI, Kepala PPSDM KEBTKE, Para hakim tinggi, pejabat struktural, serta pejabat fungsional di lingkungan Pusdiklat Menpim MA RI dan PPSDM KEBTKE.
Dalam sambutannya, Kepala PPSDM KEBTKE, A. Susetyo Edi Prabowo, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pusdiklat Menpim MA RI kepada PPSDM KEBTKE dalam penyelenggaraan Latsar CPNS MA RI Tahun 2025.
“Penyelenggaraan Latsar ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat kerja sama antar Instansi pemerintah. PPSDM KEBTKE telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Latsar CPNS Sejak tahun 2019 di berbagai instansi pemerintah baik kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah. Kami berharap kerja sama dengan Mahkamah Agung RI dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan,” ungkap Susetyo.
Sementara itu, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI, Darmoko Yuti Witanto, S.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kesediaan PPSDM KEBTKE menjadi mitra dalam penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI.
“Kami menyambut baik kerja sama ini dan mengucapkan terima kasih kepada PPSDM KEBTKE yang telah bersedia bekerja sama dalam penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, dan seluruh CPNS dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, PPSDM KEBTKE dan Pusdiklat Menpim MA RI berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor hukum dan pelayanan publik di Indonesia.
Tags :
