BPSDM ESDM pada hari Kamis (10/01) mendapatkan penghargaan sebagai peringkat terbaik Unit Kerja Eselon 1 atas Dedikasi dan Komitmen Pimpinan dalam Implementasi Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung kepada Kepala BPSDM ESDM Prahoro Nurtjahyo di sela acara Penyerahan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 di Ruang Sarulla Gedung Chaerul Saleh Sekretariat Jenderal KESDM
Dalam sambutannya, Wakil Menteri menyampaikan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian ESDM. ”Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai APIP KESDM memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral agar berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan. Inspektorat Jenderal juga berkomitmen untuk menjadi pengawas kinerja yang progresif, konsultan dan mitra dalam pengelolaan manajemen risiko, serta advisor dalam meningkatkan kepatuhan dan integritas” jelas Yuliot.
Tantangan pengawasan sektor ESDM sangatlah besar dan tidak bisa dilaksanakan secara parsial, perlu ada sinergi, kolaborasi, serta kesinambungan, baik di internal kementerian ESDM maupun antar Kementerian. ”Untuk mencegah dan memperkecil potensi terjadinya fraud dan korupsi, saya setuju dan menginstruksikan agar setiap unit kerja untuk segera membentuk unit atau kelompok kerja manajemen risiko dan kepatuhan internal sebagai second line of defence (lini kedua) untuk membangun lingkungan pengendalian yang baik dan mendukung tercapainya tata kelola (Governance), pengelolaan risiko (Risk), dan peningkatan kepatuhan (Compliance)” lanjut Yuliot.
RPT merupakan dokumen yg berisikan kebijakan, prioritas, dan strategi pengawasan yg dilakukan oleh Itjen Kementerian ESDM di unit2 yang ada dilingkungan Kementerian ESDM di tahun 2025. Adanya RPT ini, baik auditor maupun auditee mengetahui aspek apa saja yang menjadi fokus dan sasaran pemeriksaan pengawasan.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengungkapkan bahwa tahun 2025 ini akan ada delapan prioritas pengawasan tahun 2025, yaitu, optimalisasi kinerja pengelolaan anggaran, optimalisasi kinerja pengelolaan PNBP, optimalisasi kinerja pengawasan subsidi dan kompensasi, optimalisasi kinerja pembangunan infrastruktur, optimalisasi kinerja organisasi, management concern atas penyelesaian isu-isu strategis, optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi dan yang terakhir, pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
"Untuk dapat melaksanakan 8 (delapan) prioritas pengawasan secara optimal tersebut akan diterapkan 3 strategi pengawasan tahun 2025 yakni, pertama, transformasi sumber daya manusia, kedua, transformasi teknologi informasi dengan menerapkan smart audit yang dimulai tahun 2025 dan yang ketiga, transformasi proses yang meliputi Kerja kolaboratif Kerja kolaboratif dapat dilakukan dengan Itjen Kemenkeu, Itjen Kementerian PU dan BPKP serta fokus pada konsultansi terutama pada pendampingan pengadaan barang dan jasa secara end to end, serta percepatan tindaklanjut hasil pengawasan," tutup Bambang.
ITC
