Falsafah negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila dan
Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang telah lama tumbuh di Indonesia.
Nilai-nilai tersebut tentunya harus menjiwai segala perilaku masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan negara, tidak terkecuali dalam kehidupan birokrasi kepemerintahan.
BPSDM ESDM melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
KESDM yang peduli atas lestarinya nilai-nilai luhur Pancasila menggelar Webinar
Knowledge Sharing Ke 3 Kamis (19/08) secara daring melalui Zoom dan kanal
Youtube PPSDMA. Kegiatan yang bertema Pancasila sebagai Sumber Etika Birokrasi dihadiri
oleh sekitar 450 orang.
Mengawali acara Prahoro Yullianto Nurtjahjo, Kepala BPSDM
ESDM, dalam sambutan pembukaannya menyatakan mental aparatur pemerintah sering
digambarkan sebagai citra yang negatif oleh masyarakat dengan ciri-ciri lambat,
berbelit-belit , tidak responsif dan diskriminatif. “Salah satunya kalau kita
melihat, mental aparatur pemerintah di Indonesia sering dicitrakan negative, yang
ditandai dengan karakter lambat, berbelit-belit, tidak responsif dan
diskriminatif, “ujarnya.
Ia pun menambahkan perubahan yang bisa dilakukan untuk
perubahan di birokrasi dimulai dengan perubahan sikap mental aparatur itu
sendiri. “Mental aparatur merupakan area yang paling penting untuk melakukan
perbaikan di birokrasi kita,” ungkap lulusan ITS tersebut.
Brigjen Pol. Antoni MT Siahaan dari Badan Intelijen Keamanan
Polri sebagai pemapar pertama menuturkan Pancasila adalah sumber hukum dan
etika dan harus dijadikan referensi normatif dan operasional negara dan bangsa ini.
“Pancasila bukan hanya sebagai sumber
hukum tetapi juga sebagai sumber etika, di mana kedua perspektif hukum dan
etika ini harus menjadi sumber referensi normatif dan operasional dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan birokrasi kepemerintahan dalam praktik
kehidupan sehari-harinya harus dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Birokasi kita ini pun etikanya harus mengandung nilai-nilai yang ada dalam
Pancasila,” tegasnya.
Selain ia pun menambahkan Pancasila merupakan kehendak
bersama demi mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
“Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan kehendak bersama
untuk mencapai titik temu persetujuan dari bangsa Indonesia yang majemuk. Demi
kehidupan yang lebih baik, menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur,” pungkasnya.
Prof. Cecep Darmawan sebagai pemapar kedua menjelaskan etika
Pancasila bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, hukum,
administrasi, ekonomi, profesi dan birokrasi.
Cecep juga lantas
menjabarkan pendapat birokrasi Pancasilais menurut Prof. Jimly Asshiddiqie.
Cecep menjabarkan birokrasi kepemerintahan menurut Jimly haruslah berKetuhanan
yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, punya rasa persatuan
Indonesia, menerapkan prinsip musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Acara Knowledge-Sharing merupakan kegiatan lain selain
One-Hour University yang diadakan oleh PPSDMA sebagai alat untuk menyampaikan
wawasan, pengetahuan dan inspirasi bagi pegawai di lingkungan KESDM dan juga
umum. Kegiatan KS dan OHU selalu diis dengan diskusi dan tanya jawab dan
pemberian hadiah untuk para pemenang kuis dan pertanyaan-pertanyaan terbaik. (den)
Tags :
